Materi Sejarah Kelas 11 SMK Lengkap
Friday, June 29, 2018
Sejarah Indonesia
A. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DI INDONESIA PADA ABAD KE-19DAN ABAD KE-20
1. Kedatangan Belanda ke Indonesia Sampai Terbentuknya VOC
a. Latar Belakang Kedatangan Belanda
Pada mulanya pedagang – pedagang Belanda yang berpusat di Rotterdam membeli rempah-rempah dari Lisabon, Portugis. Pada tahun 1580 Raja Philip dari Spanyol naik tahta. Ia berhasil mempersatukan Spanyol dan Portugis. Akibatnya, Belanda tidak dapat lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon yang sedang di kuasai Spanyol. Hal itulah yang mendorong Belan mulai mengadakan penjelajahan samudra untuk mendapatkan daerah asal rempah – rempah.
b. Perjalanan Belanda ke Indonesia
Pada tahun 1594 Claudius berhasil menemukan kunci rahasia pelayaran ke Timur jauh. Cludius kemudian menyusun peta yang disebut India Barat dan India Timur. Pada tahun 1595 usaha Belanda makin maju dalam mendapatkan peta ke Asia. Seorang Belanda bernama Linscoten berhasil menemukan tempat-tempat di pulau Jawa yang dari tangan Portugis dan banyak menghasilkan rempah-rempah untuk diperdagangkan. Peta yang dibuat oleh Linscoten diberi nama interario yang artinya keadaan di dalam atau situasi di Indonesia.
Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman dan Dekeyzer dengan 4 buah kapal memimpin pelayaran menuju nusantara. Pelayaran tersebut menempuh rute Belanda – Pantai Barat Afrika – Tanjung Harapan – Samudera Hindia – Selat Sunda – Banten. Pada bulan Juni 1596 pelayaran yang dipimpinoleh de Houtman berhasil berlabuh di Banten. Pada tanggal 28 November 1598 rombongan baru dari negeri Belanda di pimpin oleh Jacob Van Neck dan Wybrecht Van Waerwyck.
c. Terbentuknya VOC
Atas prakarsa dari 2 tokoh Belanda, yaitu Pangeran Maurits dan Johan Van Olden Barnevelt, pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberi nama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) / persekutuan maskapai perdagangan Hindia Timur. Voc terdiri dari 17 orang dan membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Wittrt. Tujuan dibentuk VOC adalah:
1. Menghindari persaingan tidak sehat diantara sesame pedagang Belanda untuk keuntungan maksimal.
2. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. VOC memiliki satu kelebihan, yaitu tata kerja yang rapi dan terkontrol dalam sebuah organisasi yang kuat.
2. Kebijakan Pemerintah Kolonial dan System Birokrasi Pemerintahan VOC di Indonesia (sebelum abad ke 19).
a. Politik Perdagangan dan Kebijakan Pemerintah VOC Pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai VOC antara lain Malaka (1641), Padang (1662), Makasar (1667), dan Banten (1684). Peraturan yang ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain sebagai berikut :
1. Contingenten yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi
2. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
Beberapa Gubernur VOC yang dianggap berhasil dalam mengembangkan usaha dagang dan kolonisasi VOC di Nusantara antara lain :
1. Jan Pieterszoon Coen (1679-1629) =Ia dikenal sebagai peletak dasar imperialisme Belanda di Nusantara.
2. Antonio Van Diemen (1636-1645) =Ia berhasil memperluas kekuasaan VOC ke Malaka pada tahun 1641.
3. Joan Maetsycker (1653-1678) =Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC ke Semarang, Padang, dan Manado.
4. Cornelis Speelman (1681-1684) =Ia menghadapi perlawanan bersenjata walaupun tdak berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dari Makassar, Trunojoyo di Mataram, dan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten.
b. System Birokrasi VOC
Guna memerintah wilayah Nusantara yang sudah dikuasai, VOC mengangkat seorang Gubernur Jenderal yang dibantu oleh 4 orang anggoita yang disebut Raad Van Indie (Dewan India). Dalam melaksanakan pemerintahan, VOC menerapkan system pemerintahan tidak langsung (indirect rule) dengan memanfaatkan system feodalisme. Ciri khas feodalisme adalah ketaatan mutlak dari lapisan bawahan kepada atasannya.
c. Kemunduran VOC
Kemunduran VOC terjadi sejak awal abad ke 18 disebabkan oleh :
1. Banyaknya korupsi
2. Biaya perang yang besar
3. Persaingan dengan kongsi dagang lain
4. Utang VOC yang besar
5. Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usaha VOC mundur
6. Berkembangnya Liberalisme
7. Anggaran pegawai terlalu besar
8. Pendudukan Prancis atas BelandaVOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799
3. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.
Pada tahun 1795, Prati Patriot Belanda yang anti Raja, atas bantuan Prancis berhasil merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan baru yang disebut Republik Bataaf dan dipimpin oleh Napoleon Bonaparte.
4. Masa Peerintahan Herman W. Daendles.Baca Juga : Sejarah Perang Dunia 1 Lengkap Full
Pada tahun 1806, Prancis (Napoleon) membubarkan Republic Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland atau kerajaan Belanda. Napoleon membutuhkan orang yang kuat dan berpengalaman militer untuk mempertahankan jajahannya di Nusantara dan mengangkat Herman Willem Daendles sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara.
5. Penjajahan Inggris di Indonesia 1811-1816
Sejak tahun 1806 Inggris berusaha melemahkan kekuasaan Belanda di Nusantara. Pada tahun 1810 dan serangan yang menentukan terjadi pada tahun 1811,sejak itu Indonesia secara resmi dikuasai EIC (East India Company).
Latar belakang pendudukan Inggris adalah :
a. Continental stelsel yang diterapkan oleh Napoleon di Eropa (1806)
b. Nusantara yang praktis dikuasai Prancis (Belanda-Perancis)
Isi dari Kapitulasi Tuntang adalah :
a. Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris
b. Semua tentang Belanda menjadi tawanan Inggris
c. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus
d. Semua utang pemerintah Belanda yang dahulu, bukan menjadi tanggung jawab Inggris
Kapitulasi Tuntang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811 oleh S. Auchmuty. Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang, 11-8-1811 raja muda ( Viceroy ) Lord Minto yang berkedudukan di India, mengangkat Thomas Stamford rafless sebagai wakil gubernur di jawa dan bawahannya, ( Bengkulu, Maluku, Bali, Sulawesi,dan Kalimantan Selatan ).
6. Pemerintah Hindia Belanda 1816-1942
Pemerintahan kolektif itu mempunyai tugas utamanya menormalisasikan keadaan lama (Inggris) ke alam baru (Belanda). Masa peralihan hanya berlangsung dari tahun 1816-1819.
7. Masa Pemerintahan Van den Bosch dan Penerapan System Tanam Paksa
Pada tahun 1830-1870 Pengertian Cultuur Stelsel sebenarnya adalah kewajiban kepada rakyat (Jawa) untuk menanam tanaman ekspor yang laku di jual di Eropa. Menurut Van den Bosch, cultuur stelsel didasarkan atas hokum adat bahwa barang siapa yang berkuasa di sutau daerah, ia memiliki tanah dan penduduknya .
A. Latar Belakang Sistem Tanam Paksa
1. Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon.
2. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang di akhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda tahun 1830.
3. Terjadi Perang Dipenogoro ( 1825-1830 ) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda.
4. Kas Negara kosong dan utang yang di tanggung Belanda cukup berat.
5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.
6. Kegagalan usaha mempraktikan gagasan Liberal ( 1816-1830 ) dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Van den Bosc sebagai pengusul dari Cultuur Stelsel, kemudian di angkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda.
B. Aturan-aturan Tanam PaksaBaca Juga : Sejarah Perang Dunia 2 Lengkap Full Vol.I
1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian ari tanahnya untuk penanaman tanaman Ekspor yang dapat di jual di pasaran Eropa.
2. Tanah pertanian tersebut tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang di miliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang di perlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi.
4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah.
5. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda.
Di dalam praktiknya seringkali menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok sehingga rakyat banyak dirugikan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain :
1. Dilakukan dengan cara paksaan.
2. Luas tanah harus disediakan penduduk melebihi ketentuan.
3. Pengerjaannya jauh lebih sama.
4. Pajak tanah masih tetap dikenakan.
5. Petani tidak mendapat kelebihan hasil panen.
Agar para bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dengan baik, pemerintah kolonial memberikan perangsang yang di sebut Cultuur Procenten.Cultuur Procenten adalah bonus dalam persentasi tertentu yang diberikan kepada para pegawai Belanda, para bupati, dan kepala desa apabial hasil produksi di suatu wilayah mencapai atau melampaui target yang dibebankan.
C. Akibat-Akibat Tanam Paksa
1. Bagi Belanda
a. Meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa.
b. Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang kempis,pada masa tanam paksa mendapat keuntungan yang besar.
c. Pabrik-pabrik gula kemudian juga dikembangkanoleh penguasa Belanda.
2. Bagi Indonesia
a. Kemiskinan dan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan.
b. Beban pajak yang berat.
c. Pertanian, khususnya padi, banyak mengalami kegagalan panen.
d. Jumlah penduduk Indonesia menurun.
e. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor
D. Reaksi terhadap Tanam Paksa
Tanam paksa telah menimbulkan rekasi dari beberapa kalangan.Antara lain
sebagai berikut :
1. Rakyat Indonesia
2. Kaum Pengusaha ( kapitalis )
3. Kaum Humanis Belanda
a. Baron van Hoevell
b. Eduard Douwes Dekker
8. Politik Ekonomi Liberal Kolonial Sejak Tahun 1870
A. Latar Belakang
Politik ekonomi liberal kolonial dilatar belakangi oleh :
1. Pelaksanaan system tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat Pribumi.
2. Berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari Evolusi Perancis dan Evolusi Industri.
3. Kemenangan partai Liberal dalam Parlemen Belanda yang mendesakPemerintah Belanda menerapkan system Ekonomi Liberal di Negeri Jajahannya ( Indonesia ).
4. Adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan dari Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Pelaksanaan Politik Ekonomi Liberal itu dilandasi dengan beberapa peraturan :
1. RR atau Undang-undang tentang tata cara pemerintahan di Indonesia.
2. Peraturan tentang pembendaharaan Negara India-Belanda.
3. Undang-undang Gula ( Suiker Wet ).
4. Agrische Beskuit yang mengatur lebih rinci tentang Agraria.
B. Pelaksanaan Sistem Politik Ekonomi Liberal
Atas dikeluarkannya Undang-Undang Agraris tahun 1870, Indonesia memasuki zaman penjajahan baru. Setelah 1870 di Indonesia diterapkan imperialisme modern. Sejak tahun 1870 telah diterapkan Opendeur Politiek, yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing.
Hal-hal apakah pemerintah Raffles di Nusantara cenderung mendapat tanggapan positif dari para raja dan rakyat setempat ?
C. Perkembangan Perdagangan
Penerapan sistem ekonomi lberal di Indonesia pada tahun 1870. Pada tahun 1869 pembukaan Terusan Suez turut memperlancar hubungan perdagangan Asia-Eropa. Pemerintah kolonial melakukan impor mesin-mesin dan perlengkapan modern sehingga produksi perkebunan dan pabrik
gula meningkat. Perluasan produksi tanaman ekspor dan impor barang-barang konsumsi dari negeri Eropa mengakibatkan perdagangan internasional semakin ramai di Nusantara.
D. Akibat Sistem Politik Liberal Kolonial
Pelaksanaan politik liberal membawa akibat sebagai berikut :
1. Bagi Belanda
- Memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda.
- Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda.
- Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.
- Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk.
- Adanya krisis perkebunan.
- Menurunnya konsumsi bahan makanan.
- Menurunnya usaha kerajinan rakyat.
- Pengangkutan dengan gerobak.
- Rakyat menderita karena masih menerapkan kerja rodi.
A. Latar Belakang
Latar belakang munculnya politik etis sebagai berikut :
1. Sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia.
2. Sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki kesejahteraan rakyat.
3. Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat.
4. Rakyat kehilangan tanahnya.
5. Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri.
B. Pelaksanaan Politik Etis
1. Desentralisasi Pemerintahan
Sebelum tahun 1900 pemerintahan di Nusantara dilakukan secara sentralisasi. Seluruh jalannya pemerintahan ditentukan oleh menteri jajahan dan pusat pemerintahan yang ada di negeri Belanda.
2. Irigasi
Sarana yang sangat vital bagi pertanian adalah sarana irigasi ( pengairan ). Pada tahun 1885 pemerintahan telah membangun secara besar–besaran bangunan irigasi di Brantas dan Demak.
3. Emigrasi ( Transmigrasi )
Penduduk jawa dan madura yang pada tahun 1865 berjumla 14 juta meningkat dua kali lipat pada tahun 1900.
4. Edukasi
Pda mulanya kolonial belanda membentuk dua macam sekolah untuk rakyat pribumi, yaitu sekolah kelas I dan sekolah kelas II.
5. Bidang Hukum dan Pengadilan
Berdasarkan peraturan pemerintah tahun 1854 dan peraturan hindia belanda tahun 1925, bidang hukum dan peradilan hindia di Belanda dibagi atas dua bagian, yaitu pengadilan Gubernemen dan pengadilan Pribumi.
C. Kegagalan Politik Etis
Kegagalan politik etis tersebut tampak dalam kenyataan-kenyataan sebagai berikut:
1. Sejak pelaksanaan sistem ekonomi liberal, Belanda mendapatkan keuntungan yang besar, tinkat kesejahteraan rakyat Pribumi tetap rendah.
2. Hanya sebagian kecil kaum Pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik dalam masyarakat kolonial, yaitu golongan pegawai negeri.
3. Pegawai negeri dari golongan Pribumi hanya digunakan sebagai alat saja, sehingga dominasi bangsa belanda tetap sangat besar.
B. Perkembangan Ekonomi dan Demografi di Indonesia pada Masa Kolonial
1. Pertumbuhan penduduk Indonesia pada abad ke-19 dan Awal Abad ke-20 Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, wilayah di Nusantara dapat dibagi atas 3 kelompok yaitu :
a. Kelompok berpenduduk padat.
b. Kelompok berpenduduk sedang.
c. Kelompok berpenduduk jarang.
2. Mobilitas Penduduk Indonesia pada Abad ke-20
A. Migrasi Intern
Berarti perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain dalam satu pulau baik secara individu maupun kelompok.
B. Migrasi Ekstern
Berarti perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya baik secara berkelompok maupun sendiri.
C. Kepadatan Penduduk dan Gejala Sosial-Ekonomi
Rata-rata kepadatan penduduk Indonesia hanya 31,9 jiwa per kilometer persegi akan tetapi di Pulau Jawa saja tingkat kepadatannya adalah 316,1 jiwa per kilometer persegi.Sedangkan di luar Jawa hanya 10,7 jiwa per kilometer persegi. Antara tahun 1928 dan 1938 diperkirakan perluasan areal persawahan sebesar 4%, sedangkan kenaikan jumlah penduduk sekitar 17%.
Dampak lain dari penyempitan kepemilikan tanah adalah meningkatnya kaum buruh tani yang tidak memiliki tanah.
C. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia pada Masa Kolonial
1. Perubahan Struktur Sosial
a. Golongan Eropa dan yang mempersamakan terdiri dari :
1. Bangsa Belanda dan keturunannya.
2. Bangsa Eropa lainnya
3. Orang-orang Bangsa lain yang telah dipersamakan dengan Eropa karena kekayaan.
b. Golongan Timur Asing
c. Golongan pribumi yaitu bangsa Indonesia asli.
2. Perluasan Pengajaran dan Mobilitas Sosial
Mobilitas geografi adalah perpindahan tempat tinggal yang terwujud dalam migrasi ekstern maupun migrasi intern dan urbanisasi. Perluasan pengajaran baik dalam bidang ilmu dapat menarik perhatian rakyat.Kemudian dianggap sebagai alat untuk dapat memasuki tingkatan hidup baru.
3. Kebijakan Pemerintahan Kolonial dalam Bidang Keagamaan
Snouck Hurgronje yang telah mempelajari islam secara merata tiba di Nusantara pada tahun 1889.Sejak saat itu politik terhadap islam atas nasihatnya mulai didasrakan pada fakta-fakta.Walaupun demikian bebrapa pejabat seperti Snouck Hurgronje menyarankan agar sarekat islam diakui pendirinya kaerena mereka berpandangan bahwa keberadaan sarekat islam merupakan kebangkitan suatu bangsa.
4. Kedudukan dan Peranan Perempuan
Gagasan tentang kemajuan kaum perempuan itu juga muncul pada diri R.A Kartini (1879-1904). Gagasan tersebut dituangkan dalam surat pribadinya. Dalam tulisannya tersebut ia mengemukakan bahwa kehidupan wanita sunda melalui 3 periode :
a. Masa kanak-kanak
b. Masa kehidupan patuh
c. Masa penuh pengaruh
Fase berikutnya dari gerakan wanita Indonesia diwakili dengan berdirinya sebuah perkumpulan Putri Mardika.
Perlawanan sesudah Tahun 1800Baca Juga : Sejarah Perang Dunia 2 Vol.II (Stars and Darkness)
Perlawanan Rakyat Maluku
Perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat di daerah Maluku mendapat dukungan dari berbagai kalangan seperti :
Perlawanan Sultan Nuku (Tidore) (1797-1885)
Dalam usaha mengusir Belanda, Sultan Nuku berhasil membina angkatan perang dengan inti kekuatannya adalah armada yang terdiri 200 buah kapal perang dan 6000 orang pasukan.
Perlawanan Kapitan Pattimura
Dengan kegigihan rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapitan Pattimura, akhirnya Benteng Duurstede jatuh ke tangan rakyat. Namun, pada akhirnya Kapitan Pattimura bersama beberapa orang temannya tertangkap dalam suatu pertempuran. Pada tanggal 16 Desember 1817 Kapitan Pattimura dan kawan seperjuangannya menjalani hukuman mati di tiang gantungan.
Perang Padri
Pada mulanya gerakan Perang Padri adalah suatu gerakan untuk memurnikan ajaran agama Islam di wilayah Sumatera Barat.
Sebab-sebab Perang Padri
Menurut ajaran Islam, masalah kekerabatan yang berhubungan denganmwarisan sebenarnya harus bersifat patrilineal, sedangkan yang berlaku di Minagkabau adalah Matrilineal.
Jalannya Perang Padri
Menurut cerita rakyat setempat, raja diundang oleh Tuanku Pasaman ke Kota Tengah untuk diajak berunding. Tuanku Pasaman adalah seorang tokoh kaum Padri yang beraliran Radikal.
Perang Diponegoro
Golongan rakyat-rakyat jelata sangat membenci tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa Belanda, maka dari itu rakyat-rakyat jelata sangat mengaharapkan kedatangan seorang atu Adil yang dapat memimpin mereka dalam menghadapi Belanda dan beliau adalah Pangeran Diponegoro.
Latar Belakang Perang Diponegoro
Sebab-sebab Umum
Kekuasaan Raja Mataram semakin kecil dan kewibawaannya mulai merosot.
Kaum bangsawan merasa dikurangi penghasilannya, karena daerah-daerah yang dulu dibagi-bagikan kepada para bangsawan, kini diambil oleh pemerintah Belanda.
Rakyat yang mempunyai beban seperti kerja rodi, pajak tanah dan sebagainya merasa tertindas.
Sebab-sebab Khusus
Sebab-sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro adalah pembuatan jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo.
Jalannya Perang Diponegoro
Pangeran Diponegoro (1785-1855) seorang putra bangsawan yang menentang kesewenang-wenangan Belanda. Ia bersama dengan para pengikutnya mengobarkan Perang Diponegoro atau biasa disebut juga dengan Perang Jawa. Perang ini berlangsung dari tahun 1825-1830B. Perlawanan Bangsa Indonesia Menentang Dominasi Asing
Perlawanan Sebelum Tahun 1800
Sultan Baabullah Menentang Portugis (Ternate)
Bangkitnya rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Baabullah menentang Portugis, disebabkan karena tindakan bangsa Portugis yang sudah melampui batas. Terlebih lagi seteleh “kaki tangan” bangsa Portugis menikam SultanHairun hingga tewas, ketika memasuki benteng untuk merayakan perjanjian perdamaian yang disepakatinya.
Dipati Unus Menyerang Portugis di Malaka
Serangan kerajaan Demak ke Malaka dipimin oleh Dipati Unus (Putra Raden Patah) merupakan bukti kecemasan terhadap Portugis.
Panglima Fatahillah Menduduki Jawa Barat
Keeratan hubungan antara kerajaan Pajajaran dengan dengan bangsa Portugis membuat kerajaan Demak ingin menggagalkan hubungan itu. Kerajaan Demak mengirim pasukannya ke Jawa Barat di bawah pimpinan Fatahillah.
Sultan Iskandar Muda Menyerang Portugis
Sebelum Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, wilayah bagian utara Sumatera menjadi bagian dari kekuasaan Malaka. Kerena rasa kekawatiran rakyat Malaka tehadap kegiatan-kegiatan Portugis, oleh karena itu kerajaan Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda mengirim pasukan untuk menyerang Portugis di Malaka, namun serangan itu mengalami kegagalan.
Sultan Agung Menyerang Belanda di Batavia
Sultan Agung raja terbesar Kerajaan Mataram, mempunyai cita-cita untuk menjadikan wilayah pulau Jawa sebagai daerah kakuasaan yang berundang- undang di bawah panji Kerajaan Mataram. Untuk mencapai cita-citanya itu, Sultan Agung harus dapat mengusir VOC dari Batavia.
Sultan Ageng Tirtayasa Menentang Belanda
Sultan Haji, anak angkat Sultan Ageng Tirtayasa ingin mengembalikantahta Kerajaan Banten ke tangannya, untuk itu Sultan Haji meminta bantuan VOC di Batavia. Atas batuan VOC, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan dibawa ke Batavia. Sultan Haji berhasil menduduki tahta Kerajaan Banten yang sebagian wilayahnya diambil alih oleh VOC.
Sultan Hassanudin Menentang Belanda
Untuk memperkuat kekuasaan dagangnya, Sultan Hassanudin menduduki Sumbawa, sehingga jalur pelayaran perdagangan dapat dikuasainya. Penguasaan yang dilakukan Sultan Hassanudin itu dianggap sebagai perintah oleh Belanda dalam aktivitas perdagangannya
Akhir Perang Diponegoro
Dengan tertangkapnya Pengeran Diponegoro, maka berakhirlah Perang Diponegoro dengan Belanda. Belanda mengakui bahwa Perang Diponegoro merupakan perang yang paling hebat, karena pihak Belanda banyak mengeluarkan biaya perang.
MASA PENDUDUKAN JEPANG DI iNDONESIABaca Juga : Sejarah Perang Dunia 2 Vol.III (Akhir Dari Sebuah Tirani)
A. Kebijakan Politik Pemerintah Pendudukan Jepang
Penyerahan tanpa syarat Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda kepada pimpinan tentara Jepang Letnan Jenderal Hitoshi Imamura terjadi pada tanggal 8 Maret 1942. Hal ini menandai berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia yang kemudian digantikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Indonesia memasuki period baru, yaitu periode pendudukan militer Jepang. Terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan, yaitu sebagai berikut.
1. Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara ke-25) untuk Sumatra dengan pusatnya di Bukittinggi
2. Pemerintahan militer Angkatan Darat (Tentara ke-16) untuk Jawa-Madura dengan pusatnya di Jakarta
3. Pemerintahan militer Angkatan Laut (Armada Selatan ke-2) untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar.
Pada mulanya, tentara Jepang membentuk pemerintahan pendudukan militer di Pulau Jawa yang bersifat sementara. Hal itu sesuai dengan Osamu Sirei (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16) No. 1 Pasal 1 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1942. Koordinator pemerintahan setempat disebut gunseibu. Misalnya wilayah Jawa Barat pusat koordinator pemerintahan berada di Bandung. Pada setiap gunseibu ditempatkan beberapa komandan militer. Mereka mendapat tugas untuk memulihkan ketertiban dan keamanan, menanam kekuasaan, dan membentuk pemerintahan setempat. Jepang kekurangan tenaga pemerintahan yang sebenarnya telah dikirimkan, tetapi kapalnya tenggelam karena diserang oleh Sekutu dengan menggunakan terpedo. Oleh karena itu, dengan terpaksa diangkat pegawai-pegawai bangsa Indonesia. Hal itu tentunya menguntungkan pihak Indonesia karena memperoleh pengalaman dalam bidang pemerintahan.
Di Jawa Barat, pembesar militer Jepang menyelenggarakan pertemuan dengan para anggota Dewan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk menciptakan suasana kerjasama yang baik. Gubernur Jawa Barat, Kolonel Matsui, didampingi oleh R. Pandu Suradiningrat sebagai wakil gubernur, sedangkan Atik Suardi diangkat sebagai pembantu wakil gubernur.
Pada tanggal 19 April 1942, diangkat residen-residen berikut ini :
1. R. Adipati Aria Hilman Djajadiningrat di Banten (Serang)
2. R.A.A Surjadjajanegara di Bogor
3. R.A.A Wiranatakusuma di Priangan (Bandung)
4. Pangeran Ario Suriadi di Cirebon
5. R.A.A Surjo di Pekalongan
6. R.A.A Sudjiman Martadiredja Gandasubrata di Banyumas.
Di kota Batavia, sebelum namanya diubah menjadi Jakarta, H. Dahlan Abdullah diangkat sebagai kepala pemerintahan daerah kotapraja, sedangkan jabatan kepala polisi diserahkan kepada Mas Sutandoko. Jepang juga mengeluarkan berbagai aturan. Dalam undang-undang No. 4 ditetapkan hanya bendera Jepang, Hinomaru, yang boleh dipasang pada hari-hari besar dan hanya lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, yang boleh diperdengarkan. Selanjutnya mulai tanggal 1 April 1942 ditetapkan harus menggunakan waktu (jam) Jepang. Mulai tanggal 29 April 1942 ditetapkan bahwa kalender yang dipakai adalah kalender Jepang yang bernama Sumera. Tahun 1942, kalender Masehi sama dengan tahun 2602 Sumera. Demikian juga setiap tahun rakyat Indonesia diwajibkan untuk merayakan hari raya Tencosetsu¸ yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito. Pada bulan Agustus 1942 pemerintahan militer Jepang meningkatkan penataan pemerintahan. Hal itu tampak dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang aturan pemerintahan syu dan tokubutsu syi. Didepan Sidang Istimewa ke-82 Parlemen di Tokyo, Perdana Menteri Tojo pada tanggal 16 Juni 1943 memutuskan bahwa pemerintah pendudukan Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan. Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 1943 keluar pengumuman Saiko
Syikikan tentang garis-garis besar rencana mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam pemerintahan negara. Pengikutsertaan bangsa Indonesia tersebut dimulai dengan pengangkatan Prof.
Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1 Oktober 1943. Pada tanggal 10 November 1943, Mas Sutardjo Kartohadikusumo dan R.M.T.A Surio masing-masing diangkat sebagai residen (syucokan) di Jakarta dan Bojonegoro. Selanjutnya, pengangkatan 7 penasehat bangsa Indonesia dilakukan pada pertengahan bulan September 1943. Mereka disebut sanyo dan dipilih untuk enam macam departemen (bu), yaitu berikut ini:
1. Ir. Soekarno untuk Somubu (Departemen Urusan Umum)
2. Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid untuk Naimubu-bunkyoku (Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Dalam Negeri)
3. Prof. Dr. Mr. Supomo untuk shihobu (Departemen Kehakiman)
4. Mochtar bin Prabu Mangkunegoro untuk Kotsubu (Departemen Lalu-Lintas)
5. Mr. Muh. Yamin untuk Sendenbu (Departemen Propaganda)
Badan Pertimbangan Pusat atau Cuo Sangi In adalah suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah tentang politik dan menyarankan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan militer. Pada bulan Juli 1944, Kepulauan Saipan yang letaknya sudah berdekatan dengan kepulauan Jepang jatuh ke tangan Amerika. Salah satu cara yang dilakukan Perdana Menteri Koiso untuk mempertahankan pengaruh Jepang di negeri-negeri yang didudukinya adalah dengan menjanjikan kemerdekaan kelak di kemudian hari. Melalui cara demikian rakyat di negeri-negeri tersebut akan menyambut kedatangan pasukan sekutu sebagai penyerbu terhadap negerinya. Tanggal 1 Maret 1945 mengumumksn pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia / BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai). Tujuan
pembentukan badan itu adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.
B. Mobilitas Sosial dan Kesempatan Berpolitik
1. Pembentukan Gerakan Tiga A, Poetera, dan Jawa Hokokai
a. Gerakan Tiga A
Dengan nama Gerakan Tiga A tersebut merupakan singkatan dari semboyan propaganda Jepang, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Mr. Samsuddin sebagai
ketuanya. Gerakan Tiga A hanya berumur beberapa bulan saja. Pemerintaha pendudukan Jepang
menganggap bahwa Gerakan Tiga A tidak cukup efektif dalam usahanya mengerahkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada bulan Desember 1942, telah direncanakan untuk membentuk organisasi baru. Organisasi baru itu dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional yang lebih dikenal luas di kalangan rakyat Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut dikenal sebagai tokoh Empat Serangkai, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur.
b. Poetera
Pada tanggal 1 Maret 1942, ia mengumumkan lahirnya gerakan baru yang bernama Poesat Tenaga Rakyat yang disingkat Poetera. Tujuannya untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imprelialisme Belanda. Bagi Jepang, tujuan pembentukan Poetera adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Sebelas
macam yang ahrus dilakukan, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan dasarnya. Diantaranya yang terpenting adalah :
1. Tugas untuk memengaruhi rakyat supaya kuat rasa tanggung jawabnya untuk menghapuskan pengaruh Amerika, Inggris dan Belanda
2. Mengambil bagian dalam mempertahankan Asia Raya
3. Memperkuat rasa persaudaraan antara Indonesia dan Jepang
4. Mengintensifkan pelajaran-pelajaran bahasa Jepang serta
5. Tugas dalam bidang sosial-ekonomi
Pemimpin tertinggi Poetera adalah Ir. Soekarno, dibantu oleh Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur.
c. Jawa Hokokai
Pada tahun 1944, Panglima Tentara Keenambelas, Jenderal Kumakici Harada, menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Pimpinan Jawa Hokokai pada tingkat pusat dipegang langsung oleh Gunseikan.
Kegiatan-kegiatan Jawa Hokokai sebagaimana digariskan dalam peraturan dasarnya adalah sebagai berikut.
1. Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan
segenap tenaga kepada pemerintah Jepang.
2. Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat
persaudaraan antar segala bangsa
3. Memperkokoh pembelaan tanah air.
Anggota Jawa Hokokai minimal berusia 14 tahun, bangsa Jepang atau bangsa Indonesia, dan pegawai negeri atau kelompok profesi. Jawa Hokokai merupakan organisasi sentral yang anggota-anggotanya terdiri dari bermacam-macam Hokokai sesuai dengan bidang profesinya. Guru-guru bergabung dalam wadah Kyoiku Hokokai (Kebaktian Para Pendidik) dan para dokter bergabung dalam wadah Izi Hokokai (Kebaktian Para Dokter). Selain itu, Jawa Hokokai juga mempunyai anggota-anggota istimewa yang terdiri atas Eujinkai (Organisasi Wanita), Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan), Boei Engokai (Tata Usaha Pembantu Prajurit Peta dan Heiho) serta hokokai perusahaan.
2. Kerja Sama Kaum Nasionalis Islam
Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang pernah didirikan di Surabaya tahun 1937 pada zaman Hindia Belanda oleh KH. Mas Mansur dan kawan-kawan. Pada bulan Oktober 1943 secara resmi MIAI dibubarkan dan diganti dengan organisasi baru yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang disahkan oleh Gunseikan pada tanggal 22 November 1943. Masyumi di pimpin oleh Ketua Pengurus Besar K.H. Hasyim Asy’ari dengan wakilnya dari Muhammadiyah adalah K.H. Mas
Mansur, K.H. Farid Ma’ruf, K.H Mukti, K.H. Hasyim dan Kartosudarmo, sedangkan wakil dari NU adalah K.H Nachrowi, Zainul Arifin dan K.H Mochtar.
C. Sistem Mobilitas dan Kontrol Pemerintahan Pendudukan Jepang serta DampaknyaBaca Juga : Sejarah Perang Dunia 2 Vol.IV (Garis Akhir)
terhadap Masyarakat.
1. Pengerahan Pemuda
a. BPAR (Barisan Pemuda Asia Raya)
Latihan-latihan yang diadakan Jepang untuk menanamkan semangat berpihak kepada Jepang di kalangan kaum muda adalah dalam Barisan Pemuda Asia Raya (BPAR). BPAR merupakan bagian dari Gerakan Tiga A. BPAR dimulai dari tingkat pusat di Jakarta, sedangkan daerah-daerah dibentuk Komite Penginsafan Pemuda yang anggotanya terdiri dari unsur kepanduan. Di tingkat pusat, BPAR
diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dan dipimpin oleh dr. Slamet Sudibyo dan S.A Saleh.
b. Seinendan dan Keibodan
Pada tanggal 29 April 1943, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang, diumumkan secara resmi pembentukan dua organisasi pemuda, yaitu seinendan dankeibodan. Seinendan dan keibodan merupakan organisasi kepemudaan semi-militer. Kedua organisasi itu langsung dipimpin oleh genseikan. Secara resmi disebutkan bahwa pembentukan kedua organisasi tersebut bertujuan untuk mendidik dan melatih pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Seinendan beranggotakan pemuda-pemuda Asia yang berusia antara 15-25
tahun. Namun, usia anggotanya kemudian diubah menjadi 14-22 tahun. Pada bulan Oktober 1944 pemerintah militer Jepang juga membentuk Josyi Sienendan (Seinendan Putri). Pada bulan Oktober 1943 dibentuk Fujinkai (Himpunan wanita). Usia minimum dari anggota wanita tersebut juga diberikan latihan-latihan militer.
c. Organisasi-Organisasi Semi Militer Lainnya
Pada tanggal 1 November 1944, dibentuk Suishintai (Barisan Pelopor), kemudian pada tangal 8 Desember 1944 dibentuk Jibakutai (Barisan Berani Mati). Pada tanggal 15 Desember 1944, dibentuk Hizbullah (Kaikyo Seinen Teishintai) yang merupakan barrisan semi-militer dari kaum muda Islam dan Gakukotai atau Korps Pelajar.
d. Heiho dan Peta
Pada bulan April 1943, dikeluarkan pengumuman yang isinya memberikan kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Syarat-syarat menjadi anggota Heiho antara lain berbadan sehat, berkelakuan baik, berumur antara 18-25 tahun, dan pendidikan terendah Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar).
2. Pengerahan Tenaga Kerja
Dalam situasi perang, Jepang berkepentingan untuk membangun kubu-kubu, jalan-jalan, lapangan udara, dan sebagainya sehingga diperlukan tenaga kasar. Bekerja di pabrik-pabrik dan pelabuhan-
pelabuhan. Tenaga-tenaga kasar itulah yang disebut romusha. Romusha adalah nama barisan pekerja asal Jawa yang tidak termasuk bagian dari ketentaraan.
Dalam kampanye tersebut para romusha diberikan julukan prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja yang digambarkan sebagai orang-orang yang sedang melakukan tugas suci untuk memenangi Perang Asia Tmur Raya. Pengerahan tenaga tersebut mengakibatkan perubahan pada struktur sosial di
Indonesia. Pemuda-pemuda yang meninggalkan desanya pergi ke kota karena khawatir diambil sebagai romusha. Oleh karena itu, pemerintah pendudukan Jepang bertindak lebih jauh lagi. Akhirnya, hampir semua laki-laki yang tidak cacat diambil sebagai romusha sehingga yang tinggal hanyalah kaum wanita, anak-anak dan laki-laki yang kurang sehat. Dibentuklah rukun tetangga (tonarigumi) sampai ke pelosok-pelosok. Hal itu sesuai denga tujuan yang disebutkan dalam berita pembentukannya, yaitu agar penduduk berusaha meningkatkan produksi hasil buminya dan menyerahkannya untuk negeri.
3. Pemerahan Ekonomi dan Bahan Pangan
Pemerintah pendudukan Jepang kemudian mengambil alih semua kegiatan ekonomi. Langkah pertama adalah merehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi, antara lain jembatan, alat-alat transportasi, dan telekomunikasi secara fisik. Beberapa peraturan dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi. Guna mencegah meningkatnya harga barang dan timbulnya berbagai manipulasi, pemerintah pendudukan mengeluarkan peraturan pengendalian harga dan hukuman yang berat bagi pelanggarnya. Pelaksanaan pengawasan terhadap perkebunan-perkebunan dilakukan oleh suatu badan pengawas yang ditunjuk oleh gunseikan, yaitu Saibai Kigyo Kanrikodan (KSK). Hanya beberapa tanaman saja yang mendapat perhatian pemerintah pendudukan Jepang, antara lain karet dan kina. Karena tanaman karet dan kina dianggap penting, maka kerusakan perkebunan kina dan akrt relatif kecil jika dibandingkan dengan tanaman yang lain.
Hasil perkebunan lainnya adalah tebu yang dapat menghasilkan gula. Dalam bidang moneter, pemerintah pendudukan Jepang menetapkan bahwa mata uang yang berlaku adalah gulden dan mata uang Hindia Belanda. Tujuannya agar harga barang-barang dapat dipertahankan seperti sebelum perang. Selanjutnya dilakukan likuidasi terhadap beberapa bank bekas milik musuh, yaitu De Javashe Bank, Nederlansche Handels Maatschappij, Nederlands – Indische Escompto Bank, dan Batavia Bank. Sidang Cuo Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat) pada bulan Oktober 1944 juga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk meningkatkan penyerahan kebutuhan perang, antara lain sebagai berikut.
a. Memperkuat para prajurit PETA dan Heiho
b. Menggerakkan tenaga kerja untuk keperluan masyarakat dan perang
c. Meneguhkan susunan penghidupan masyarakat dalam masa perang
d. Memperbanyak hasil produksi pangan.
Pemerintah selanjutnya meminta kepada Dewan penasehat (Sanyo Kaigi) yang antara lain
beranggotakan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Otto Iskandardinata, Dr. buntaran Martoadmodjo, dan
R.P Soeroso untuk memecahkan masalah beras tersebut. Dalam sidang pada tanggal 8 Januari 1945, Sanyo Kaigi menyimpulkan bahwa kekurangan dalam penyetoran padi disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini.
a. Musim kemarau yang panjang pada tahun 1944 sehingga panen tidak dapat diharapkan
b. Cara memberikan penerangan mengenai penyetoran padi kepada pemerintah kurang cukup jelas bagi rakyat dan kebanyakan rakyat berpendapat bahwa padi dibawa ke luar keresidenan,. Bahkan ke luar jawa
c. Struktur masyarakat dan kondisi sosial belum teratur dan masih belum dapat menyesuaikan diri dengan keadaan perang
d. Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pemindahan padi, mulai dari tangan para pedagang sampai menjadi beras di tangan pemerintah.
Seriusnya masalah sandang mendorong rakyat untuk membuat pakaian dari karung goni, bahkan ada yang mengganti pakaian dengan lembaran karet mentah sebagai busananya. Oleh karena itu, kampanye-kampanye untuk menolong rakyat jembel yang tidak berpakaian dilakukan secara intensif oleh Jawa Hokokai dan aparat pemerintah lainnya. Bahkan, pada bulan April 1944 diadakan Pekan Pengumpulan Pakaian untuk Rakyat Jelata
REVOLUSI BESAR DIDUNIA
A. Revolusi Amerika
Pada mulanya Benua Amerika didiami oleh bangsa kulit merah yang dikenal sebagai
bangsa Indian. Mereka kemudian ditaklukkan bangsa kulit putih dari Eropa sehingga Benua
Amerika sekarang menjadi benua kulit putih.
Pada tahun 1492, Columbus sampai di Kepulauan Bahama, Cuba, dan Santo
Domingo.Semua pulau-pulau itu dimasukkanya ke dalam wilayah kekuasanan
Spanyol.Setelah kedatangan Columbus, banyak orang-orang Spanyol dan Portugis yang
datang ke Amerika. Akibatnya, Amerika Serikat menjadi jajahan Spanyol dan Brasilia
menjadi jajahan Portugis.
Sejak abad ke-17 terjadi perebutan kekuasaan antara Prancis, Inggris, dan, Belanda di
Amerika Utara.Pada tahun 1647 Inggris berhasil merebut Nieuw Amsterdam yang kemudian
diubah namanya menjadi New York.Setelah Perng Tujuh tahun (1756-1763) antra Inggris
dan Prancis, Inggris akhirnya berhasil merebut Kanada dan Lousiana. Akibat perang tersebut.
Prancis meninggalkan Amerika, sedangkan Inggris berkuasa sebagai penjajah di Amerika.
Pada tahun 1774 meletusnya perang antara rakyat Amerika dengan Inggris. Perang ini
disebabkan antara lain sebagai berikut :
1. PENDIRI KOLONI AMERIKA ADALAH PELARIAN-PELARIAN AGAMA
DARI INGGRIS
Raja Inggris memeksakan rakyatnya untuk menganut agama Kristen anglikan dan
melarang menganut agama selain agagma tersebut. Rakyat inggris yang tidak tahan
dengan paksaan itu melarikan diri ke amerika
2. PAHAM KEBEBASAN DALAM PERDAGANGAN
Pemerintah Inggris yang merasa berkuasa atas koloni Amerika memerintahkan agar
hasil bumi dari amerika berupa tembakau, kapas , dan gula di jual kepada Inggris
3. INGGRIS BUTUH DANA BESAR SETALAH PERANG 7 TAHUN DENGAN PERANCIS
Dalam rangka menutup kerugian akibat 7 tahun (1756-1763) di eropa inggris
memberlakukan pajak yang berat. Ketentuan tentang pajak tersebut di tuangkan dalam
revenue act dan billeting act tahun 1764. undang undang tersebut di tentang keras oleh
rakyat amerika yang di pimpin Samuel adams. Mereka bersemboyan “no taxation without
representation” yang artinya tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan
4. PERISTIWA THE BOSTON TEA PARTY, DESEMBER 1773
Inggris mendatangkan teh ke amerika untuk itu penduduk harus membayar pajak ketantuan-ketentuan tersebut tentu saja pertentangan kebebasan dalam perdagangan. Rakyat amerika yang menyamar sebagai suku Indian Mohawk kemudian melemoarkan teh dari 3 buah kapal inggris di pelabuhan boston. Inggris marah dan mengeluarkan undang-undang baru yang di anggap sebagai “undang-undang paksa” (coercive act) oleh penduuk amerika. Kejadian itulah yang menjadi pemicu pecahnya perang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1774 Penduduk amerika pada mulanya hanya merupakan penentang kebijakan pemerintah inggris yang dianggap semena-mena. Pertempuran pertama terjadi di Lexington kemudian di boston. Inggris memint ke pada penduduk kanada yang juga colonial ingggris untuk membantu melawan penduduk colonial amerik. Namun, permintaan itu di tolak karena perasaan senasib sebagai penduduk koloni bahkan paksaan inggris terhadap penduduk
kanada malah menimbulkan pertmpuran. Keadaan ini di manfaatkan oleh bangsa amerika.
Untuk menyiapkan tentara yang di pimpin oleh George Washington yang pernah berjasa
kepada inggris dalam perang 7 tahun. Pada tahun 1776, Thomas paine mengutarakan
pendapat dalam sebuah karangan yang berjudul Comon Sense (akal sehat.) tulisan tersebut
berisi gagasan kemerdekaan pendapat paine itu menyadarkan koloni amerika untuk
mengubah tujuan perjuaangan mereka.
Selanjutnya diadakan kongres di Philadelphia yang dihadiri oleh wakil-wakil 13
daerah (Negara bagian). Mereka sepakat untuk menandatangani sebuah deklarasi yang
dikenal dengan declaration of independence. Yang disusun oleh Thomas Jefferson.
Tanggal ditandatanganinya deklarasi tersebut yaitu 4 Juli 1776 dijadikan hari
kemerdekaan amerika (independensi day). Kongres pun kemudian menyepakati adanya
articles of confederation sehingga terbentuklah united states of America (USA).
Di samping perjuangan fisik dapat dilakukan taktik deplomasi dengan mengirimkan
Benyamin Franklin ke eropa. Perancis kemudian mengirimkan pasukan ynga dipimpin oleh Cornwallis, menyerahkan kepada George Washington dan Laffayette dikota York town pada tahun 1783. Dalam perjanjian paris tahun 1783 inggris akhirnya mengakui kemerdekaan amerika. Declaration of independensi 4 juli 1776. sebagai pernyataan kemerdekaan amerika yang mengandung nilai-nilai penghargaan terhadap hak asasi manusia yang dimasukan kedalam UUD menjadi Bill of right.
DAMPAK REVOLUSI AMERIKA BAGI INDONESIA
Penjajahan selama ratusan tahun talah membuat hak asasi bangsa Indonesia terinjak-injak. Munculnya golongan terpelajar dan semakin luasnya hubungan antarbangsa, khususnya setelah dibukanya Teruzan Suez, telah membuka kesadaran akan perlunya hak asasi manusia. Kaum terpelajar berkesimpulan bahwa untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia tidak mungkin diperoleh dari tangan penjajah, melainkan harus diperjuangkan dengan kekuatan sendiri. Anggapan ini diyakini betul oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Utomo, Serikat Islam, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, dan PNI.Tujuan itu akan dicapai dengan asas “percaya pada diri sendiri”.
B. Revolusi Perancis
1. LATAR BELAKANG DAN PERISTIWA
Sebuah revolusi besar yang mengubah tatanan pemerintah dan kemasyarakatan justru terjadi prancis. Golongan masyarakat yang menjadi penggeraknya adalah warga kota (borjuis) yang berkiinginan menggantikan peranan kaum bangsawan dan gereja dalam pemerintah maupun perekonomian. Revolusi tersebut disebabkan oleh banyak hal yang cakupannya cukup luas, di antaranya sebagai berikut :
a. Berkembangnya Paham Rasionalisme dan Aufklarung
Paham-paham itu muncul setelah adanya gerakan renaissance dan humanisme yang menentang kekuasan kaum Gereja di Eropa.merupakan paham yang menganggap bahwa pikiran merupakan sumber segala kebenaran, sehingga segala sesuatu yang tidak masuk akal dianggap tidak benar. Tokoh-tokoh rasionalisme dan aufklarung ini di antaranya Denis Diderot dan J.d’ Alembert dan Voltaire
b. Munculnya Paham Romantisme
Paham romantisme merupakan paham yang menjunjung tinggi perasaan dan menghargai naluri manusia Tokoh-tokoh paham romantisme yang banyak berpengaruh dalam revolusi perancis
adalah Jean Jacques Rousseau.
c. Pengaruh Perang Kemerdekaan Amerika (Revolusi Amerika)
Dalam perang Kemerdekaan Amerika, Prancis membantu Amerika dengan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Lafayette.mereka telah mengenal pahm-paham baru tentang kebebasan dan demokrasi serta Declaration of Independence yang di dalamnya berisi penghargaanya terhadap hak asasi manusia.
d. Ketidakadilan dalam Sistem Feodalisme
Sistem feodalisme di Prancis membagi masyarakat menjadi tiga golongan, yaitu
sebagai berikut.
1) Golongan I (bangsawan)
2) Golongan II (kaum agama)
3) Golongan III (rakyat jelata)
Kaum bangsawan dan kaum agama tinggi memiliki hak istimewa sedangkan kaum agama rendah dan rakyat jelata tidak memiliki hak. Dengan hak-hak istimewanya, selain bebas pajak kaum bangsawan pun dapat menarik pajak dari rakyat.
e. Pemerintahan yang Buruk
Kekuasaan tunggal raja pada masa pemerintahannya berubah menjadi tirani yang yang memberikan kelonggaran raja untuk bertindak sewenang-wenang.
f. Adanya Kekosongan Kekuasaan (Vacuum of power)
Pada masa pemerintahan Louis XIV dan Louis XV, rakyat takut terhadap rajanya walaupun mereka membencinya. Sedangkan pada masa pemerintahnya Louis XVI, walaupun bersifat diktator namun tidak memiliki wibawa, sehingga rakyat tidak takut kepadanya.Sejak Raya Louis XIV, raja-raja prncis suka berfoya-foya dengan wanita-wanita cantik (madame deficit) sehingga kas Negara kosong, Pada tahun 1789, Ketika masa pemerintahan Louis XVI, beban Negara sudah.Untuk mengatasi tersebut, satu-satunya cara adalah menarik pajak kepada kaum bangsawan. Sidang Etats Generaux pun akhirnya digelar,tetapi terjadi kerusuhan. Hal itu disebabkan golongan III (dari rakyat jelata) yang jumlahnya terbesar menuntut hak suaranya dalam voting secara perorangan Sedangkan golongan I dan II menghendaki voting dilakukan pergolongan. Dengan cara itu golongan I dan II yang bersekongkol dapat dipastikan memenangkan suara. Pada tanggal 14 Juli 1789 rakyat Prancis menyerbu penjara bastille,yang merupakan tempat tahanan politik yang menentang pemerintah raja prancis dan tempat gudang senjata. Penyerbuan ini disebabkan oleh sebagai berikut.
1) Rakyat mendengar desas-desus bahwa Raja Prancis mengumpulkan tentaranya di sekira paris untuk menindas
2) Rakyat membutuhkan senjata yang terdaoat dalam penjara Bastille Penyerbuan terhadap penjara Bastille berhasil dengan baik karena, tentara yang berkumpul di Paris memihak rakyat itu pun dianggap sebagai permulaan revolusi dan kemudian diresmikan sebagai Hari Nasional Prancis.
Pada tanggal 20 juli 1789 Dewan Nasional bersidang di lapangan tennis,akibatnya Raja memerintahkan membubarkan Dwewan Konstituante, tetapi tidak dihiraukan. Raja pun tidak bertindak dan pasrah terhadap keadaan negerinya.saat itulah rakyat jelata yang berkuasa. Pimpinan rakyat yng terkenal dalam Dewan Konstituante di antaranya, Mirabeau (bangsawan), Lafayette (bangsawan), dan Sieyes (kaum agama) Pada tnggal 27 Agustus 1789, Dewan Konstituante mengumumkan Hak Asasi Manusia dan Warga (Declaration des Droits De I’homme et du Citoyen ) sebagai dasar dari pemerintah baru.pada tanggal 14 juli 1790 UUD Prancis disahkan. Dengan
demikian pemerintahan Prancis berubah menjadi Monarki Konstituonal yang membatasi kekuasaan Raja. Salah satu dokumen penting yang dihasilkan pada saat terjadi Revolusi Prancis adalah
“Pernyataan Hak-Hak Asasi Manusia danWarga” Hak-hak asasi manusia yang dianggap telah dimiliki manusia dan warga sejak lahir adalah sebagai berikut.
1) Hak atas Kemerdekaan pribadi
2) Hak diperlakuan sama dengan hokum
3) Hak kebebasab bertempat tinggal
4) Hak atas milik pribadi
5) Hak atas keamanan pribadi
6) Hak nuntuk membela diri
7) Hak kebebesan menyatakan pendapat
8) Hak kebebasab memeluk agama
2. DAMPAK REVOLUSI PRANCIS BAGI DUNIA
a. Penghapusan Feodalisme
Dihapuskannya feodalisme menyebabkan tidak ada lagi golongan-golongan masyarakat dengan hak dan kewajiban yang berada.
b. Berkembangnya Ide Supermasi Hukum
UUD merupakan kekuasaan tertinggi. Pada masa pemerintahan Raja Louis XVI dan pemerintah sebelumnya. Hukum yang berlaku di prancis diberlakukan sama pada setiap orang dan daerah, karena adanya hak-hak istimewa dan tradisi yang berbeda di setiap daerah.Sejak pemerintahan Napoleon, hokum diseragamkan pada setiap orang dan daerahuntuk itu napoleon menyusun kitab UUD yang disebut Code Civil yang kemudian menjadi Code Napoleon
c. Munculnya Ide Pemerintahan Republik
Dianggap kurang tepat karena pergantian kekuasan secara turun menurun ntidak menjamin kualitas seorang kepala Negara. Oleh karena itu perlu dibentuk Pemerintah republic dengan kepala Negara dipilih langsung oleh rakyat.
d. Berkembangnya Paham Demokarasi
Paham ini mumcul sebagai dampak dari pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama kebebasan dan persaman hak antarmanusia.
e. Menyebarkan Paham Liberalisme
Ketika Napoleon berkuasa, ia menjadi penyebar terbesar paham Liberalisme. Hampir seluruh Eropa dan wilayah lain di luar Eropa berhasil di taklukkan, Napoleon mendirikan pemerintahan yang liberal.
f. Meluasnya Paham Nasionalisme
Liberte, Egalite, Fraternite adalah semboyan Revolusi Prancia yang artinya Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan. Semboyan ini menggambarkan semagat nasionalieme rakyat Prancis untuk bersatu.
g. Timbulnya Ide tentang Aksi Revolusioner
Keberhasilan Revolusi Prancis dalam menumbangkan kekuasaan Raja yang sewenang-wenang, telah menyakinkan rakyat bahwa apabila terjadi ketidakadilan rakyat sewakyu-waktu dapat beraksi secara revolusioner
3. DAMPAK REVOLUSI PRANCIS BAGI INDONESIA
a. Munculnya Paham Nasionalisme
Paham Nasionalisme berasal dariE ropa Barat, kemudianmenyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20.merupakan paham yang penting dalam mendasari pergerakan nasional di berbagai Negara di Asia dan Afrika. Nasionalieme di Asia-Afrika, termasuk di Indonesia disebabkan oleh penindasan yang dilakukan oleh Negara-negara imperialis Barat.Pelaksanaan politik etis telah memberikan kesempatan pendidikan kepada penduduk bumiputra, walaupun dalam lingkup yang terbatas. Adanya pendidikan telah mendorong munculnya golongan baru,yaitu golongan teroelajar yang menjadi pelopr pergerakan nasional. Pada awal pergerakan nasional muncul beberapa organisasi dengan sifat yang berbeda, Boedi Oetomo lebih bersifat organisasi budaya, Sarikat islam bersifat social-ekonomi dan relugius, sedangkan Indische Partij bersifat politis. Namu ketiga organisasi tersebut memiliki kesamaan, yaitu berswifat nasionalis yamg bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsanya menuju kemerdekaan kelak di kemudian hari.
Dalam rangka merayakan Kemerdekaan Belanda ke-100 dari penjajahan Prancis dibentuklad sebuah komite yang dikenal sebagai “Komite Bumi Putera” di Bandung. Yana bermaksud hendak mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda yang isinya mengandung permintaan agar dibentuk Majelis Perwakilan Rakyat Sejati dan ketegasan adanya kebebasan berpendapat di daerah jajaha.salah seorang pemimpin komite ini, Soewardi Soeyaningrat menulis sebuah sindiran yang berjudul “Als ik een Nederlander was…” yang isinya mengajak penduduk bumiputra untuk merayakan hari
kemerdekaannya. Dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia sudah memendam rasa nasionalisme yang sangat dalam.
b. Munculnya Paham Demokrasi
1) Pembentukan Volksraad
Pada kongres Boedi Oetomo tanggal 5 dan 6 Agustus 1915, telah ditetapkan usulan perlunya dibentuk wajib militer bagi kalangan kaum pribumi.selanjutnya komite Indie Weebar pada tanggal 23 juli 1916 telah memutuskan bahwa pembentukan kekuatan militer baik laut maupun darat dari kalangan bumiputra yang mendesak agar mempertahankan diri dari serangan yang berasal dari luar
Dwidjosewoyo sebagai wakil Boedi Oetomo berhasil mengadakan pendekatan dengan pemimpin-pemimpin terkemuka Belanda. Walaupaun misi tidak berhasil meloloskan usulan tentang pembentukan wajib mikiter, namun sebagai gantinya pemerintah Belanda akan membentuk Volksraad yang disahkan pada bulan Desember 1916.
2) Tuntutan Indonesia Berparlemen
Parlemen merupakan suatu badan yang harus ada pada Negara yang berdasarkan asas-asas demokarasi seperti yng diperjuangkan oleh rakyat Prancis, khusunya Montesquieu.
Pada tanggal 21 Mei 1939 berhasil dibentuk badan kerja sama antar partai-partai politik di dalam Volksraad yang disebut gabungan politik Indonesia (GAPI) yang dipimpin oleh Mohammad Hoesni Thamrin di dalam Konferensi pertama GAPI dengan semboyannya “Indonesia Berparlemen” . Momentum untuk menyampaikan gagasan itu muncul ketika meletusnya Perang Dunia II pada
tanggal 20 September 1939. GAPI menyampaikan gagasanya yang dikenal dengan ‘Manifestasi GAPI’ yang isinya antara lain mengajak Indonesia dan Belanda untuk bekerja sama menghadapi bahaya faisisme. GAPI sendiri juga mengadakan rapat-rapat umum yang mencapi puncaknya pada 12 Desember 1939. tidak kurang 100 tempt mengadakan rapat umum untuk mempropagandakan seruan “Indonesia Berparlemen” kemudian dibentuklah Comite Parlemen Indonesia untuk mempertegas sikap GAPI tersebut.
Pada bulan Agustus 1940,Negeri Belanda sudah dikuasai oleh Jerman, sementara itu Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang. GAPI kembali mengutarakan usulannya agar Volksraad diganti dengan Parlemen sejati. Tuntutan itu dikirim kepada Gubernur jendral, Volksraad, Ratu Wilhelmina, dan Kabinet Belanda yang dipndahkan ke London. Namun perjuangan yang snagat gigih dari GAPI itu hanya ditanggapi dengan pembentukan komisi Visman.
C. Revolusi Rusia
1. LATAR BELAKANG DAN PERISTIWA
Pada awal abad ke-20, Industri dan pertanian di Rusia maju pesat.Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Tsar Nicholas II yang senantiasa memajukan perekonomian dengan jalan meningkatkan produksi pertanian dan memajukan industri. Pada tahun 1898, Goerge Plekhanov mendirikan Partai Sosialis Demokrat dengan progaramnya yng moderat , yaitu persaman dalamhukum, kemerdekaan pers, berbicra, berkumpul, serta perbaikan nasib buruh dan petani. Tujuan ini hendak dicapai dengan cara diplomsi politik dan pemogokan. Pada kongres Partai Demokrat dari seluruh dunia pada tahun 1903, Partai sosialis Demokrat tersebut pecah menjadi dua, yaitu :
a. Mensyewik (Sosial-Demokrat) yang berhaluan sosialis
Dipimpin oleh Goerge Plekhanov yang kemudian diganti oleh Kerensky
b. Bolsyewik (Radikal Revolusioner) yang berhaluan komunis
Dipimpin oleh Vladimir Ulyanov yang dengan nama samaran Lenin, kemudian digantikan oleh
Josef Dschugaschvili yang dikenal dengan nama Stalin. Pada tanggal 22 Januari 1905, ribuan pekerja berdemonstrasi di depan istana. Mereka beramai-ramai menyayikan lagu-lagu keagamaan sambil membawa gambar tsar, tsar menolak untuk bertemu dengan mereka .Revolusi 1905 dimulai dengan pemogokan umum di Petrograd (kemudian diubah menjadi Leningrad) segera diakui oleh seluruh Negara. Akhirnya Tsar Nicholas II menyanggupi untuk memberikan UUD melalui Oktober Manifesto 1905 Pada bulan Agustus, tsar menyetujui pembentukan Duma (parlemen) namun Duma hanya dimasudkan sebagai badan penasihat. Di Pertograd dengan jumlah penduduk sebanyak1,4 juta jiwa, hanya 13.000 penduduk yang memiliki hak pilih.Dewan Soviet (Dewan Buruh) adalah organisasi untuk mengatur perjuangan ekonomi dan politik kaum buruh. Dewan-dewan soviet itu dibentuk
unuk melayani keperluan perjuangan kaum buruh sehari-hari, seperti menatur aksi
pemogokan,menyebarkan brosur, mengumpulkan makanan, obat-obatan , angkutan. Tokoh utama pembrontakan ini adalah Aleksander Fyodorovich Kerensky yang biasa disingkat Kerensky. Peristiwa ini disebut dengan Revolusi Februari 1917.
2. PENGARUH REVOLUSI RUSIA TERHADAP PERGERAKAN
KEBANGSAAN INDONESIA
Pada bulan Maret 1917 Sneevliet menulis artikel berjudul Zegepraal (kemenangan) yang memuliakan Revolusi Februari Kerensky di Rusia. Darsono melalui surat kabar Het Vrije Woord milik ISDV menyerukan pembrontakan dan dikibarkannya bendera merah. Sedangkan partai-partai moderat seperti Boedi Oetomo, Insulinde, dan SI mendesak agar pemerintah Belanda menggantikan Volksraad menjadi parlemen pilihan rakyat. Krisis November mulai segera mereda setelah Gubernur Jendral van Limburg Stirum menjanjikan akan melakukan perubahan yang luas. Pada tanggal 23 Mei 1920, ISDV menjadi partai Komunis Indonesia (PKI) dan Semaun terpilih menjadi ketuanya. Ketika Kominter (Komunisme Internasional) terbentuk pada tahun 1919, pengaruhnya telah terasa di Indonesia.
D. Revolusi Industri
1. LATAR BELAKANG DAN DAMPAK REVOLUSI INDUSTRI
Revolusi Industri adalah perubahan besar dalam proses produksi dengan menggunakan mesin yang sebelumnya dikerjakan dengan tangan (tenaga manusia). Inggris adalah Negara yang dianggap sebagai pelopor Revolusi Industri. Beberapa factor pendorong Revolusi Industri untuk pertama kalinya di Inggris :
a. Inggris kaya akan barang-barang tambang, seperti batu-bara, bijih besi, timah, dan kaolin.
b. Letak Inggris yang srategs di lautan Atlantik pada perdagangan Eropa-Amerika membuat Inggris kaya karena perdagangan
c. Inggris memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan industri
d. Ketekunan rakyat Inggris untuk mengembangkan penelitian ilmiah didukung pemerintah dengan membentuk “Royal Society for Improving Natural Knowledge” pada tahun 1662
e. Inggris relative aman bila dibandingkan dengan Negara-negara Eropa daratan yang sering dilanda peperangan
f. Jumlah penduduk Inggris yang cukup besar telah menyediakan tenaga kerja cukup de pabrik-pabrik.
g. Terjadinya Revolusi Agraria, yaitu perubahan fungsi tanah pertanian milik kaum bangsawan menjadi tanah untuk peternakan domba.
Penemu dan Hasil Temuan
No Nama Penemu Hasil Temuan Tahun Penemuan
1. Abraham darby Batu bara yang digunakan untuk melelehkan besi 1750
2. James Hergraves Alat Pemintal (Spinning Jenny) 1762
3. James Watt Mesin Uap 1769
4 . Campton Menyatukan mesin tenun dengan mesin pemintal 1779
5. Alexandro Volta Aliran Listrik 1780
6. Jacques-Montgolfier (dua bersaudara) Balon udara 1783
7. Edmund Cartwright Mesin tenun yang lebih baik 1785
8. Nicholas Cuguot Mobil dengan tenaga mesin uap 1801
9. Symington Kapal Api 1802
10. Richart Trevithick Lokomotif 1804
11. Niepee Sepeda 1816Alat pemotret (Phototoes tel) 1827
12. Thomas Alfa Edison Lampu Pijar 1863
13. Alexander Graham Bell Pesawat Telepon 1872
14. Damler Mobil 1887
15. Willbur Wright dan Orville Wright (dua bersaudara) Pesawat Terbang 1903
Revolusi Industri membawa dampak berbagai kehidupan masyarakat, antara lain :
a. Bidang Ekonomi
1) Harga Barang Murah
Keberadaan mesin menyebabkan produksi barang-barang menjadi berlipat ganda dengan biaya produksi yang lebih rendah.
2) Upah Buruh Murah
Melimpahnya tenaga buruh di kota-kota sehingga menyebabkan para majikan dengan mudah menentukan upah buruh yang rendah.
3) Munculnya Pertentangan antara Kaum buruh (Proletar) dan kaum Majikan (Borjuis)
Kaum buruh yang mendapatkan gaji bergabung dalam serikat buruh agar dapat menuntut kenaikan gaji. Pemogokan merupakan senjata utama mereka sehingga sering terjadi pertentangan antara buruh dengan majikan.
4) Pelayaran dan Perdagangan Dunia Semakin Maju
Kemajuan teknologi kapal laut dengan menggunakan mesin-mesin modern menyebabkan semakin majunya lalu lintas pelayaran.
5) Kapitalisme Muda digantikan Kapitalisme Modern
Kapitalisme adalah suatu paham ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan modal (capital) sebayak-bayaknya. Perkembangan kapitalisme dapat dibagi tiga masa, yaitu sebagai berikut.
a. Kapitalisme kuno (ancient capitalism) abad ke-13-16.
Di dalam kapitalisme lama, seorang kelompok kapitalis hanya bertindak sebagai pedagang (perantara)antara produsen. dan konsumen
b. Kapitalisme muda, (neo capitalism) abad ke 16-18.
Kapitalisme muda berjalan bersamaan dengan pelaksanaan politik ekinimi merkantilisme.
c. Kapitalisme modern, (modern capitalisme) abad ke 18-20
seorangkapitalis merupakan produsen (pembuat barang-barang), pedagang dan distributor.
b. Bidang Politik
1. Berkembangnya Imperialisme Modern
Sebelum terjadinya Revolusi Industri, imperialisme (penjajahan) di motivasi oleh semangat kristenisasi, mengejar, dan kejayaan, Hal ini disebut imprealiame kuno.
2. Berkembangnya Paham Liberalisme
Pada mulanya liberalisme berkembang di Inggris ketika berlangsung Revolusi Agraria dan Revolusi Industri. Paham tersebut kemudian berkembang di Eropa daratan.
c. Bidang Sosial
1. Munculnya urbanisasi besar-besaran
2. Kota-kota industri menjadi penuh sesak oleh kaum buruh
3. Kaum buruh menjadi obyek pemerasan kaum majikan
4. Melonjaknya Kejahatan (Carnival of Crime)
2. PENGARUH REVOLUSI INDUSTRI DI INDONESIA
Revolusi Industri yang terjadi di inggris tidak terlepasdari adanya jajahan inggris di India. Salah satu syarat dari munculnya Revolusi Industri itu adalah tersedianya kekayaan akan uang dan emas. Inggris menjadi Negara pertama yang menentang politik ekonomi merkantilisme dan menghendaki perdagangan bebas.
a. Penerapan Liberalisme oleh Raffkes (1811-1816)
Pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberalisme seperti yang telah diterapkan di Negaranya maupun di negeri-negeri jajahannya seperti India. Bila dibandingkan dengan Belanda, inggris jauh lebih maju perkembangan industrinya. Raffles menerapkan system pajak tanah (Lndrent System) seperti yang diterapkan di India. Hambatan utama dalam pelaksanaan politik ekonomi libelar oleh Raffles adalah masih kuatnya kedudukan unsur-unsur feudal.
b. Politik Ekonomi Liberal oleh Pemerintah Kolonial Belanda
Dengan kembalinya Pemerintahan Kolonial Belandadi Indonesia maka system liberal yang telah dirintis oleh Raffles kembali diubah, Faktor yang paling menentukan plitik colonial adalah keadaan dealam negerinya sendiri. Landelijk Stelsel adalah jalan tengah di antara kedua pilihan itu. Sementara itu, pada periode 1850-1870 ditandai oleh pesatnya kemajuan perdagangan Eropa. Hal itu menyebabkan negeri belanda mendapatkan keuntungan dari perkembangan perdagangan. Dengan dikeluarkannya UU Agraria, 1870 indonesia memasuki zaman penjajahan baru, yaitu zaman pemerintah liberal kolonial, Maka sejak tahun 1870 di Indonesia diterapkan imprealisme modern (modern imprealism). Hal ini berarti Indonesia dijadikan tempat untuk mendapatkan bahan mentah atau bahan baku industri di Eropa, tenaga kerja yang murah, tempat pemasaran barang-barang
produk Eropa, dan penanaman modal asing.